Tiga Kelompok Akan Gelar Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, Ini Daftar Tuntutannya

Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta akan melibatkan sejumlah kelompok masyarakat dan relawan yang datang dengan agenda berbeda. Tiga kelompok yang berencana turun ke jalan pada Kamis (27/8/2026) ialah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), serta Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).

Masing-masing kelompok membawa aspirasi yang tidak sama. AMPB akan menyampaikan dua tuntutan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Sementara itu, RMP4 memilih menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah. Berbeda dengan keduanya, GERAM menyiapkan sepuluh tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, pelayanan publik, ketenagakerjaan, hingga peran militer di ranah sipil.

Rencana aksi tersebut membuat Jakarta menjadi titik pertemuan berbagai aspirasi masyarakat. Walaupun bergerak pada hari yang sama, setiap kelompok memiliki tujuan dan sikap masing-masing.

AMPB Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi salah satu kelompok yang akan mengikuti demo 27 Agustus 2026. Massa AMPB berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan berencana menyampaikan aspirasinya di kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Koordinator AMPB Teguh Istianto menjelaskan bahwa kelompoknya membawa dua tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kedua, AMPB meminta penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Melalui tuntutan tersebut, AMPB ingin mendorong langkah pemberantasan korupsi yang lebih tegas. Mereka menempatkan persoalan korupsi sebagai agenda utama dalam aksi di Jakarta.

Massa dari Pati mulai bergerak menuju ibu kota pada 26 Agustus 2026. Bahkan, sebagian peserta telah lebih dahulu tiba di Jakarta dan menggunakan rumah aman sebagai tempat beristirahat sebelum mengikuti aksi.

RMP4 Datang untuk Mendukung Program Pemerintah

Berbeda dari AMPB, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 tidak membawa agenda penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Kelompok asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tersebut justru ingin menunjukkan dukungan terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator RMP4, Ali, menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program yang memperoleh dukungan kelompoknya. Menurut RMP4, program itu memberikan manfaat bagi keluarga karena membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi untuk anak.

Selain itu, keberadaan MBG dinilai dapat mengurangi sebagian pengeluaran harian keluarga. Dengan demikian, orang tua dapat mengalokasikan uang saku anak untuk kebutuhan lainnya atau menyimpannya.

Meski memberikan dukungan, RMP4 tetap melihat adanya ruang untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Mereka menilai pemerintah perlu membenahi tata kelola sejumlah dapur agar kualitas program terus meningkat.

Karena itu, RMP4 tidak meminta pemerintah menghentikan MBG. Sebaliknya, mereka mendorong evaluasi dan perbaikan sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat secara lebih optimal.

RMP4 juga telah mempersiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi peserta aksi dari Bangkalan. Kelompok tersebut menegaskan akan menyampaikan dukungannya melalui aksi damai di Jakarta.

GERAM Bawa Sepuluh Tuntutan dalam Aksi

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM membawa agenda yang lebih luas dalam demo 27 Agustus 2026. Aliansi ini terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang mengusung gerakan bertagar #MerebutKembaliIndonesia.

GERAM menyiapkan sepuluh tuntutan yang menyentuh berbagai persoalan nasional. Salah satu poinnya meminta pertanggungjawaban politik dan hukum Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. GERAM mengaitkan tuntutan tersebut dengan kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan meningkatkan ketimpangan ekonomi.

Selanjutnya, GERAM meminta pemerintah menghentikan sekaligus mengevaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program MBG. Mereka menyoroti transparansi penggunaan anggaran serta risiko munculnya patronase politik dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam bidang ekonomi, GERAM menolak kebijakan pajak yang menurut mereka memberikan beban lebih besar kepada kelompok miskin dan pekerja. Aliansi itu mendorong sistem pajak progresif yang memberikan porsi kewajiban lebih besar kepada pemilik modal besar.

Pendidikan, Kesehatan, dan Upah Masuk Daftar Tuntutan

GERAM turut menyoroti akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Mereka meminta negara menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis serta berkualitas. Selain itu, aliansi tersebut menolak komersialisasi pendidikan tinggi dan pemangkasan anggaran pelayanan dasar.

Persoalan harga kebutuhan sehari-hari juga masuk dalam agenda mereka. GERAM meminta pemerintah mengendalikan harga bahan pokok sekaligus memastikan pekerja memperoleh upah yang layak.

Dalam isu kebencanaan, GERAM mendesak pemerintah menetapkan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemerintah mempercepat bantuan serta proses pemulihan di wilayah terdampak.

Sementara itu, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga menjadi tuntutan berikutnya. GERAM mendorong regulasi yang mampu menjamin perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi pekerja rumah tangga.

GERAM Soroti Peran Militer hingga Pemberantasan Korupsi

Isu hubungan sipil dan militer turut mendapat perhatian GERAM. Aliansi tersebut meminta pemerintah menjalankan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon. Mereka menolak perluasan peran militer dalam kehidupan sipil serta mendorong penguatan prinsip supremasi sipil.

GERAM juga meminta aparat menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis. Mereka menuntut pembebasan pihak-pihak yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik, termasuk individu yang memperjuangkan isu hak asasi manusia, agraria, buruh, maupun kebebasan berekspresi.

Tuntutan terakhir berkaitan dengan pemberantasan korupsi. GERAM meminta negara menyita seluruh aset yang berasal dari tindak pidana korupsi serta menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Menurut tuntutan mereka, negara dapat memanfaatkan aset hasil sitaan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemulihan daerah yang terdampak bencana.

Dengan demikian, demo 27 Agustus 2026 akan mempertemukan sejumlah kelompok dengan aspirasi yang berbeda di Jakarta. AMPB berfokus pada pemberantasan korupsi, RMP4 membawa dukungan sekaligus evaluasi terhadap program pemerintah, sedangkan GERAM mengangkat sepuluh tuntutan dari berbagai sektor. Perbedaan agenda tersebut menunjukkan beragamnya aspirasi yang ingin masyarakat sampaikan melalui aksi pada hari yang sama.