Gubernur DKI Jakarta – Pramono Anung menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menata kawasan Jalan Rasuna Said melalui alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut tidak hanya mendukung pembongkaran tiang monorel mangkrak, tetapi juga memperkuat upaya perbaikan jalan, penataan trotoar, serta perapihan lingkungan sekitar.
Selain meluruskan persepsi publik, Pramono menekankan bahwa pemerintah daerah memanfaatkan anggaran secara terpadu. Oleh karena itu, pemerintah tidak sekadar merobohkan struktur beton lama, melainkan juga membangun kembali kualitas infrastruktur jalan yang selama bertahun-tahun terganggu oleh proyek tidak tuntas.
Tiang Monorel di Rasuna Said
Penataan Infrastruktur Sebagai Prioritas Perkotaan
Sebagai salah satu koridor utama ibu kota, Jalan Rasuna Said memegang peran strategis dalam mendukung aktivitas bisnis dan perkantoran. Namun demikian, keberadaan tiang monorel mangkrak selama bertahun-tahun mengurangi kenyamanan pengguna jalan dan merusak estetika kota. Akibatnya, masyarakat sering menyuarakan perlunya penataan ulang kawasan tersebut.
Untuk menjawab kebutuhan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengarahkan program penataan yang berfokus pada peningkatan kualitas jalan dan trotoar. Selanjutnya, pemerintah juga menyusun konsep ruang jalan yang lebih aman dan ramah bagi pejalan kaki. Dengan demikian, kawasan Rasuna Said dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai jalur mobilitas utama.
Pembongkaran Monorel Menjadi Langkah Strategis
Dalam konteks penataan kota, Pramono menempatkan pembongkaran tiang monorel sebagai langkah strategis. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan lama yang selama ini membebani tata kota. Selain itu, pembongkaran tersebut menandai berakhirnya proyek infrastruktur yang tidak lagi relevan dengan rencana transportasi Jakarta saat ini.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa gagasan pembongkaran ini sejalan dengan harapan gubernur terdahulu, Sutiyoso atau Bang Yos. Oleh sebab itu, Pramono berencana mengundang Bang Yos untuk menyaksikan langsung proses pembongkaran. Kehadiran tersebut diharapkan memberi makna simbolis atas selesainya beban sejarah pembangunan monorel.
Latar Belakang Pembangunan Monorel Jakarta
Pada tahun 2004, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan monorel di kawasan Rasuna Said sebagai solusi kemacetan lalu lintas. Saat itu, pemerintah pusat mendukung proyek tersebut sebagai bagian dari modernisasi transportasi perkotaan. Bahkan, peresmian proyek menghadirkan harapan besar terhadap perubahan sistem mobilitas ibu kota.
Namun, dalam perkembangannya, proyek monorel menghadapi berbagai kendala serius. Masalah pendanaan dan pengelolaan aset segera menghambat kelanjutan pembangunan. Akhirnya, pada tahun 2007, proyek tersebut berhenti dan meninggalkan deretan tiang beton tanpa fungsi di ruang publik.
Upaya Kelanjutan yang Tidak Berhasil
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2013, pemerintah daerah kembali mencoba melanjutkan pembangunan monorel. Pada masa itu, pemerintah berharap proyek tersebut dapat kembali berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Akan tetapi, harapan tersebut kembali menemui hambatan.
Di sisi lain, konflik antarperusahaan dan sengketa kerja sama menghalangi proses pembangunan. Kondisi ini memperpanjang keberadaan tiang monorel tanpa kegunaan dan memperburuk citra tata kota. Akibatnya, kawasan Rasuna Said terus menghadapi persoalan visual dan fungsional.
Penataan Rasuna Said untuk Masa Depan Jakarta
Melalui kebijakan pembongkaran dan penataan menyeluruh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan arah pembangunan kota yang lebih tegas dan berkelanjutan. Dengan menyelesaikan persoalan proyek mangkrak, pemerintah membuka ruang bagi perencanaan kota yang lebih tertata dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Pada akhirnya, penataan Jalan Rasuna Said tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jalan yang rapi, trotoar yang nyaman, serta lingkungan yang tertata akan mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, Jakarta bergerak menuju wajah kota yang lebih modern, tertib, dan berdaya saing.
